nusakini.com--Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang rencanannya akan digelar di 101 daerah, ditargetkan berlangsung sukses. Sebab pelaksanaan agenda pemilu ini merupakan tolak ukur kualitas demokrasi di Indonesia. 

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, suksesnya penyelenggaraan pemilu tersebut merupakan tolak ukur dari kualitas demokrasi di negara ini. Salah satu fasilitas pendukung agar pesta demokrasi ini berjalan lancar adalah teknologi. 

"Dengan ada kemajuan, komunikasi lancar dan cepat. Positifnya, kalau digunakan dengan bijak kita beruntung. Negatif, kalau digunakan negatif ya adanya kabar palsu, seperti saling menyerang dalam pilkada ini," ujar Wiranto dalam sambutannya di Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1) 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

Suksesnya penyelenggara pilkada serentak 2017 juga dipengaruhi oleh kinerja yang baik dari aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan para pimpinan lembaga yang hadir mulai dari Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan pimpinan daerah untuk bisa bekerja dengan baik. 

Selain itu para peserta pilkada serentak juga ikut bertanggungjawab dalam suksesnya penyelenggara pemilu. Bila proses demokrasi tersebut berjalan dengan sempurna, maka kepala daerah yang dihasilkan dari proses tersebut adalah kapala daerah yang diharapkan masyarakat, yang mampu memajukan wilayahnya. 

Wiranto mengingatkan sejumlah hal yang harus diingat dalam suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak. Kata dia pelaksanaannya harus tepat waktu, dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Penyelenggara menurutnya juga harus netral, dan para peserta siap menerima apapun hasilnya. 

"Siap menang dan kalah. Hindari politisai birokrasi, politisasi uang, mobilitas SARA dan intimidasi di ruang publik maupun di media. Pelanggaran pemilu harus ditindak tegas," katanya. (p/ab)